Formula Baru UMP 2027 Mengacu pada UU Terbaru

Kendari, ıNarasikita - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 telah mengikuti kerangka hukum baru yang resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menjadi acuan utama dalam perhitungan upah minimum di tingkat provinsi. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa seluruh proses penghitungan akan mengacu sepenuhnya pada ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, tanpa menggunakan metode lama yang berlaku sebelumnya.

Penghitungan UMP 2027 didasarkan pada tiga indikator utama: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi makro, dan situasi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing provinsi. Untuk memastikan keakuratan data, lembaga statistik pemerintah yang berwenang wajib menyediakan informasi ekonomi dan ketenagakerjaan secara resmi. Selain itu, lembaga tersebut juga bertugas melakukan survei langsung di tingkat kabupaten dan kota guna mengukur KHL secara realistis dan mendalam.

Sebelum pelaksanaan survei, lembaga statistik dan Dewan Pengupahan Nasional harus menyelesaikan pembahasan teknis terlebih dahulu. Pembahasan mencakup komponen kebutuhan hidup, kualitas barang dan jasa, lokasi survei, serta jadwal pelaksanaan. Hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk dianalisis dan diolah menjadi rekomendasi penetapan besaran upah minimum, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Gubernur dalam mengesahkan keputusan resmi.

Dalam proses perhitungan, diberikan dua opsi utama: menggunakan formula penghitungan atau berdasarkan nilai KHL yang telah disepakati. Jika menggunakan formula, maka perlu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta indeks tertentu yang batas bawahnya 0,5 dan maksimal 1. Keputusan akhir mengenai besaran upah minimum harus berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula dan nilai KHL yang disetujui oleh Dewan Pengupahan Daerah. Seluruh ketentuan teknis, termasuk standar KHL dan mekanisme perhitungan, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah.