Gejolak Politik Tak Ancam Stabilitas Rating Utang RI

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa ketegangan politik dalam dua pekan terakhir tidak akan menggoyahkan posisi peringkat utang Indonesia di mata lembaga pemeringkat global. Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Hidayat Amir, menyatakan kepercayaan tinggi bahwa prospek penilaian negara tetap positif, meski ada penilaian terhadap stabilitas politik sebagai salah satu faktor dalam model penilaian. Ia menekankan bahwa keberlanjutan demokrasi dan kemampuan pemerintah menyelesaikan konflik menjadi aspek penting yang diperhitungkan oleh pemeringkat.

Menurut Amir, penilaian jangka panjang oleh lembaga seperti Fitch lebih mengutamakan kualitas fundamental ekonomi dibanding gejolak singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan politik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski adanya perubahan outlook negatif dari sebelumnya stabil, peringkat utang Indonesia tetap berada pada level BBB—kategori layak investasi—berdasarkan penilaian terakhir per Maret 2026.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, memperingatkan bahwa jika ketegangan politik berlanjut, akan berdampak pada kepercayaan pasar. Ia menyoroti bahwa faktor tata kelola dan stabilitas politik memiliki bobot terbesar dalam metodologi Fitch, mencapai 18,1% dalam model penilaian. Dampaknya bisa berupa kenaikan premi risiko, yang berujung pada kenaikan yield obligasi negara (SBN) dan beban keuangan pemerintah.

Jika yield SBN naik dari 7,44% menjadi 7,75% akibat ketidakpastian politik, maka biaya pinjaman bagi masyarakat dan pelaku usaha akan meningkat. Ini akan berdampak langsung pada kredit konsumsi, kredit usaha mikro, dan kredit UMKM, sekaligus menambah tekanan pada anggaran negara. Dipo menekankan bahwa kenaikan suku bunga bukan hanya soal angka, tetapi juga dampak sistemik terhadap stabilitas makroekonomi.

Fitch sendiri menilai bahwa kriteria pemeringkatan mencakup indikator tata kelola dari Bank Dunia (WBGI) sebagai dasar objektif, yang kemudian dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap risiko politik. Meski outlook negatif telah diberlakukan, Fitch tetap melihat potensi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal yang ambisius sebagai faktor pendorong. Namun, risiko muncul jika revisi UU Keuangan Negara memungkinkan kenaikan batas defisit dari 3% PDB, yang dapat memengaruhi keseimbangan fiskal jangka panjang.