Foto Gibran Dicopot dari Gedung Pemerintah Pasca-Pengunduran Diri

Kendari, ıNarasikita - Pascapengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November, foto Gibran Rakabuming Raka mulai dihapus dari sejumlah gedung milik pemerintah di berbagai daerah. Perubahan ini terpantau sejak Jumat (13/11), termasuk di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Pendopo Kantor Gubernur Banten, dan berbagai kantor kementerian serta lembaga legislatif daerah. Proses pengambilan foto dilakukan secara bertahap, sebagian besar oleh staf internal instansi setempat.

Di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa foto Wakil Presiden tidak lagi terpasang di ruang kerja utama. Ia menyatakan bahwa ruang yang seharusnya menampilkan foto Wakil Presiden kini terlihat kosong, menandai perubahan struktur kepemimpinan pasca-pengunduran diri Gibran. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers setelah acara ekonomi internasional, menegaskan bahwa tidak ada lagi representasi jabatan tersebut di lingkungan kementerian.

Pencopotan juga terjadi di DPRD beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Malang, Bima, dan Sumatera Barat. Di DPRD Jawa Barat, foto Gibran sempat dibalikkan saat dilepas, namun Ketua DPRD setempat menegaskan bahwa kebijakan itu tidak berasal dari pimpinan lembaga. Di Kota Bima, ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mencopot foto Gibran secara kolektif, kemudian membawanya pulang dengan posisi terbalik sebagai bentuk protes. Di Sumatera Barat, anggota DPRD Nofrizon mengakui menurunkan foto tersebut, menyatakan bahwa tindakan ini sesuai dengan aturan karena jabatan telah berakhir.

Proses penghapusan foto ini dilakukan satu hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan pribadi. Keputusan ini menandai akhir dari masa jabatan yang sempat menjadi sorotan publik, dengan perubahan tanda-tanda fisik di berbagai institusi negara sebagai bentuk pengakuan resmi atas peralihan jabatan.