Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo, Tekankan Pembuktian Melalui PTUN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, menanggapi dinamika hukum dari putusan MK dan MA, sambil memohon kesempatan membuktikan kelayakan melalui proses di PTUN.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 17.38 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 37x dibuka
Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo, Tekankan Pembuktian Melalui PTUN📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sore hari. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut muncul sebagai respons terhadap perkembangan hukum yang tengah terjadi, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pembicaraan, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas dinamika yang berkembang. Namun, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, melainkan mendukung proses yang sedang berjalan. Dalam diskusi, Prabowo memberikan sejumlah saran strategis kepada Gibran, termasuk pentingnya memanfaatkan jalur hukum yang tersedia untuk membuktikan kelayakan dan integritasnya.

Gibran, demikian disampaikan Prasetyo, memohon kesempatan untuk menunjukkan keabsahan dirinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menilai bahwa mekanisme hukum merupakan wadah yang tepat untuk menanggapi isu-isu yang muncul, bukan hanya sebagai respons terhadap tekanan politik. Upaya ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.

Prasetyo juga menanggapi dinamika yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terkait penggunaan hak menyatakan pendapat oleh anggota DPR. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi yang harus dihormati, meskipun tidak secara langsung memengaruhi keputusan kepemimpinan. Pemerintah tetap menjunjung tinggi prosedur hukum dan kelembagaan sebagai fondasi utama dalam menangani isu-isu politik dan hukum.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya