Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gibran Dapatkan Mobil dan Sopir Negara Usai Mundur dari Wapres

Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Gibran berhak menerima kendaraan negara beserta pengemudi sesuai ketentuan hukum.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 21.14 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 55x dibuka
Gibran Dapatkan Mobil dan Sopir Negara Usai Mundur dari Wapres📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka resmi kehilangan jabatan wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada 12 November 2026. Pengunduran dirinya dilakukan atas inisiatif pribadi, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui kanal YouTube resmi Wakil Presiden. Dalam video tersebut, Gibran menyatakan keputusannya sebagai bentuk kesadaran penuh dan komitmen terhadap rakyat Indonesia, menyerahkan kembali mandat yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Biaya operasional kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung sepenuhnya oleh negara, tanpa beban finansial bagi penerima fasilitas tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pejabat yang berhenti secara terhormat, yang secara implisit termasuk pengunduran diri yang dilakukan secara sukarela dan tidak disertai hukuman atau keputusan hukum negatif.

Selain kendaraan, Gibran juga berhak atas rumah kediaman yang layak dengan perlengkapan dasar, yang disediakan sekali selama masa kepemimpinan. Pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab penerima, namun biaya perawatan tidak termasuk dalam paket fasilitas. Ia juga mendapatkan hak pensiun penuh sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, serta tunjangan untuk kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air, telepon, dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Semua hak keuangan dan fasilitas tersebut mulai diberikan sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian secara sah. Pemberhentian juga berdampak pada penghentian pembayaran pensiun dan tunjangan jika bekas pejabat meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. MPR telah menetapkan rapat gabungan pimpinan fraksi pada 13 November untuk membahas pengisian jabatan kosong, sementara proses hukum terkait dokumen ijazah yang sempat memicu polemik telah dibatalkan setelah surat pengunduran diri diserahkan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya