Gibran Diminta Mundur atau Diberhentikan Usai Putusan MA Soal Ijazah

Kendari, ıNarasikita - Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 telah secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki keabsahan hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat digugat lebih lanjut melalui jalur hukum lain. Dengan demikian, status hukum Gibran sebagai wakil presiden kini dipertanyakan karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan bahwa tidak ada lagi jalan hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ijazah tersebut. Ia menyatakan bahwa Gibran kini hanya memiliki dua alternatif: menarik diri secara sukarela dari jabatan atau diproses secara resmi untuk diberhentikan. Kedua opsi ini didasarkan pada prinsip bahwa semua warga negara, termasuk pejabat negara, harus tunduk kepada putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

Sudding menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan MA bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan dan konsistensi dalam sistem hukum. Ia menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara, dalam menaati keputusan pengadilan. Jika tidak dilakukan, maka akan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan tata kelola negara.

Dalam konteks ini, kewajiban moral dan hukum menjadi satu. Dengan adanya keputusan yang telah final, langkah selanjutnya harus berdasarkan pada pertanggungjawaban dan keberanian politik. Pilihan yang diambil oleh Gibran akan menjadi acuan penting bagi keberlangsungan integritas jabatan publik di Indonesia.