Gibran Diminta Pertimbangkan Putusan Final Sebelum Ajukan Uji Dokumen

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diimbau untuk mempertimbangkan keputusan hukum yang telah final sebelum melanjutkan upaya hukum terkait keabsahan ijazahnya. Menurut Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, proses pengujian dokumen tersebut tidak dapat dilakukan kembali karena sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Yusril menegaskan bahwa tidak ada ruang hukum bagi Gibran untuk mengajukan gugatan serupa, terutama karena materi perkara yang diajukan sebelumnya telah diputus secara definitif. Ia menekankan bahwa tindakan hukum harus dilakukan melalui jalur yang sah dan sesuai dengan prosedur, bukan melalui media sosial atau pernyataan publik di luar proses peradilan.

Kendati demikian, Yusril menjelaskan bahwa jika Gibran ingin memberikan klarifikasi terkait dokumen tersebut, bisa dilakukan melalui media publik, namun hal itu tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti resmi. Ia menegaskan bahwa upaya hukum hanya bisa dilakukan oleh pihak yang secara langsung terlibat sebagai tergugat atau tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Dalam kasus ini, Gibran tidak termasuk pihak tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Subhan, Mercy, dan Denny Indrayana terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena tidak menjadi pihak dalam proses hukum, maka ia tidak memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Namun, Yusril menegaskan bahwa keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden tetap valid selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui prosedur konstitusional. Putusan MA dan MK tidak secara otomatis mencabut jabatan atau statusnya, sehingga tugas dan kewajibannya tetap berlanjut sesuai amanat konstitusi.