Gibran Mundur dari Jabatan, Harusnya Diumumkan ke Publik

Kendari, ıNarasikita - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti prosedur pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum sesuai mekanisme resmi. Ia menekankan bahwa pengunduran diri dari jabatan publik seharusnya dilakukan secara terbuka dan langsung disampaikan kepada publik, bukan hanya melalui komunikasi internal dengan Presiden. Menurut Doli, langkah tersebut penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kepemimpinan nasional.

Ia menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan formal untuk menerima atau menolak pengunduran diri seorang pejabat tinggi. Proses resmi pengunduran diri, kata Doli, hanya bisa diproses melalui lembaga perwakilan rakyat. Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, maka DPR akan memimpin sidang istimewa untuk menindaklanjuti, termasuk meminta Presiden mengusulkan dua calon pengganti secara resmi. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Doli menilai pentingnya prosedur formal dalam setiap langkah yang menyangkut jabatan publik, terlebih jika melibatkan tokoh nasional seperti Gibran. Ia menekankan bahwa keputusan seorang pejabat harus diterima secara kolektif oleh institusi yang berwenang, bukan hanya melalui pertemuan pribadi di Istana. Transparansi dalam proses ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Namun, dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Gibran tidak menyebutkan sama sekali soal rencana pengunduran diri. Ia justru menyatakan bahwa Presiden Prabowo memintanya untuk maju dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna mempertahankan keabsahan dokumen ijazahnya. Pernyataan ini menimbulkan ketidakjelasan publik mengenai status kepegawaian dan keputusan politik Gibran di masa depan.