Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Proses Konstitusional Penggantian Dimulai

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan langkah resmi mengundurkan diri dari jabatannya, dengan rencana menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11) pukul 11.00 WIB. Kehadirannya di gedung DPR/MPR didahului laporan dari pihak internal yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, sesuai ketentuan konstitusional.

Setelah surat diterima secara sah oleh MPR, lembaga tersebut akan menyatakan secara resmi bahwa kursi wakil presiden kosong. Proses ini tidak mengganggu kelancaran pemerintahan yang tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Tidak ada penunjukan pelaksana tugas otomatis, melainkan mekanisme formal yang harus dilalui sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Langkah selanjutnya adalah kewajiban Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan lengkap paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. MPR kemudian membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan kelayakan kedua calon tersebut.

Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 60 hari sejak surat usulan dari Presiden diterima. Dalam sidang tersebut, dua calon harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum pemungutan suara dilakukan. Calon yang meraih suara terbanyak secara langsung ditetapkan sebagai wakil presiden baru. Jika terjadi hasil imbang, pemilihan ulang akan dilakukan sekali, dan jika masih sama, Presiden berhak menentukan salah satu dari keduanya.

Pada tahap akhir, MPR menetapkan hasil pemilihan melalui ketetapan resmi dan langsung melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna. Proses ini menjamin kelangsungan pemerintahan dan memenuhi prinsip demokrasi konstitusional, dengan fokus pada kepastian hukum dan transparansi dalam pengisian jabatan kosong.