Gibran Mundur, Golkar MPR Pujikan Sikap Negarawan

Kendari, ıNarasikita - Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisi wakil presiden dinilai sebagai bentuk sikap kenegarawanan oleh Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat MPR. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Ketua F-Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengorbanan yang patut dihargai, terlebih di tengah dinamika opini publik yang terpecah dan perbedaan pandangan politik. Ia menegaskan bahwa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi merupakan cerminan dari kedewasaan berbangsa.

F-Golkar MPR juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Gibran selama menjabat, termasuk karya nyata yang telah dilakukan dalam mendukung program pemerintahan. Menurut Mekeng, setiap kepemimpinan memiliki tantangan dan kekurangan, namun yang lebih penting adalah niat tulus dalam melayani bangsa. Ia menegaskan bahwa pengabdian yang dilandasi keikhlasan dan semangat nasionalisme layak dihormati, tanpa memandang latar belakang atau arah politik.

Proses penggantian jabatan wakil presiden kini berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Gibran secara langsung menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dalam pertemuan singkat dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua, yang berlangsung sekitar 20 menit. MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima untuk menyelesaikan proses pemilihan calon baru. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan 14 hari sejak surat resmi MPR untuk mengusulkan dua nama calon pengganti.

Rapat gabungan MPR dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November, sebagai bagian dari langkah formalisasi proses pergantian kepemimpinan. Salah satu agenda utama adalah pengiriman surat resmi kepada presiden untuk mengajukan calon wakil presiden. Mekeng menekankan bahwa perubahan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada dinamika elite, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Ia berharap energi politik yang selama ini terpecah dapat kembali digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.