Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gibran Serahkan Niat Mundur ke Prabowo, Fokus Hadapi Uji Kelayakan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan panjang, menyusul tekanan politik dan uji kelayakan pendidikannya.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 11 November 2026, 09.01 WITA·👁 2 orang membaca· 1 hari ini · 18x dibuka
Gibran Serahkan Niat Mundur ke Prabowo, Fokus Hadapi Uji Kelayakan📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara langsung menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam pada Selasa (10/11/2026). Kepastian ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa keputusan tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika politik yang tengah berkembang, terutama terkait isu kelayakan jabatan.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan media internasional, termasuk oleh Reuters dan Associated Press, yang menyoroti konteks ketegangan politik yang kian menguat. Meski belum diketahui apakah Prabowo menerima tawaran pengunduran diri tersebut, pihak istana menyebut bahwa Gibran memilih langkah ini demi menghindari perpanjangan polemik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan.

Gibran sendiri tidak secara terbuka mengonfirmasi kabar pengunduran diri dalam pernyataan pers setelah pertemuan. Ia menegaskan menghargai kritik yang disampaikan publik dan menekankan komitmen untuk membuktikan keabsahan latar belakang pendidikannya secara hukum. Ia juga menyebut Prabowo sebagai figur yang seperti ayah, menunjukkan rasa hormat dan keterbukaan terhadap proses yang sedang berjalan.

Di balik isu pengunduran diri, muncul kembali kontroversi soal pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan kandidat di bawah 40 tahun maju, dengan syarat pernah menjabat melalui pemilihan, menjadi dasar pencalonan Gibran saat berusia 36 tahun. Namun, keputusan itu menuai kritik karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman—paman Gibran—dinyatakan melanggar etik karena konflik kepentingan.

Isu ini diperparah dengan upaya pengujian dokumen pendidikan dan munculnya wacana hak angket di DPR, yang bisa menjadi langkah awal proses pemakzulan. Di sisi lain, terjadi pergeseran kekuasaan dalam koalisi politik, dengan loyalis mantan presiden Joko Widodo dilaporkan mulai didepak dari posisi strategis sejak 2025. Meski ada laporan soal penyadapan telepon yang mencuat, tidak ada kaitan langsung dengan keputusan Gibran.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya