Gubernur Diminta Turun Lapangan, Kepala Dinas Minta Maaf Usai Viral

Kendari, ıNarasikita - Anggota DPR RI menyampaikan teguran terbuka terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara atas keterbatasan kunjungan langsung ke daerah. Dalam kesempatan reses di Kabupaten Buton Tengah, ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif harus dibangun dari interaksi nyata dengan masyarakat, bukan sekadar menerima laporan dari birokrasi. Ia menyoroti kurangnya kehadiran gubernur dalam forum koordinasi bersama seluruh kepala daerah, yang dinilai penting untuk menangani permasalahan secara kolektif.

Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk masukan konstruktif, bukan untuk merendahkan jabatan atau kredibilitas pemimpin daerah. Politikus senior itu menekankan bahwa hanya dengan turun langsung ke lapangan, seorang pemimpin dapat memahami kondisi riil masyarakat, termasuk tantangan yang tidak terungkap dalam laporan formal. Ia menilai, pengambilan kebijakan yang berbasis data lapangan jauh lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Respons terhadap kritik tersebut memicu gelombang reaksi publik, terutama setelah Kepala Dinas Pariwisata Sultra menyebut kritik tersebut sebagai hoaks dan konyol di media sosial. Unggahan tersebut memicu kemarahan warga, yang kemudian menggelar aksi di dalam ruangan dengan meminta pertanggungjawaban. Dalam video yang tersebar, Ridwan Badalla meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, meski masih terjadi perdebatan dan tekanan dari massa yang hadir.

Aksi permintaan maaf itu disebut sebagai respons terhadap tekanan publik yang memuncak, meskipun lokasi, waktu, dan forum resmi mediasi belum dikonfirmasi secara pasti. Meski demikian, insiden ini menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka antara wakil rakyat, pejabat daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Gubernur Sultra belum memberikan pernyataan resmi terkait dinamika ini. Namun, kejadian tersebut menegaskan bahwa keterlibatan langsung dalam pengambilan kebijakan, termasuk melalui koordinasi rutin dengan seluruh pemerintah daerah, tetap menjadi harapan publik untuk pemerintahan yang lebih dekat dan responsif.