Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Gubernur Jateng Minta Percepatan Perizinan dan Infrastruktur Investasi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta percepatan perizinan, pembangunan pelabuhan, dan penguatan aglomerasi ekonomi untuk capai pertumbuhan 5,8% tahun ini.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 11 November 2026, 15.25 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 27x dibuka
Gubernur Jateng Minta Percepatan Perizinan dan Infrastruktur Investasi📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat dalam forum desk investasi di Semarang. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 5,8% pada tahun ini. Menurutnya, pembangunan wilayah saat ini sangat bergantung pada investasi, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menopang 15% kebutuhan, sementara 85% lainnya berasal dari investasi dan pengembangan kawasan.

Luthfi meminta pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan perizinan investasi secara lebih luas ke tingkat provinsi. Ia menilai proses birokrasi yang panjang menjadi hambatan utama bagi masuknya modal. Saat ini, Jawa Tengah memiliki 12 kawasan industri dan berencana menambah 12 lagi. Dengan demikian, ia berharap perizinan dapat diproses lebih cepat, bahkan cukup melalui wewenang Gubernur tanpa perlu melewati tahapan berjenjang.

Dalam hal infrastruktur, Luthfi menyoroti keterbatasan kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang hanya mampu menampung 30% arus logistik Jawa Tengah. Sementara 70% sisanya harus melalui pelabuhan di Jawa Timur dan DKI Jakarta. Ia meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan pelabuhan dan fasilitas dryport guna mendukung efisiensi distribusi dan daya saing industri daerah.

Selain itu, Luthfi mendorong penguatan aglomerasi ekonomi di wilayah Solo Raya, Semarang Raya, Pati Raya, dan Banyumas Raya. Ia juga meminta dukungan untuk membina sekitar 4,2 juta UMKM agar dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok industri besar. Menurutnya, dengan penguatan ekosistem lokal, UMKM bisa naik kelas dan menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerataan investasi hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah diberi otonomi yang lebih besar. Dengan kewenangan yang lebih luas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih responsif dalam menarik dan mengelola investasi secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya