Harmonisasi Alokasi Dana Desa Kolaka Timur 2026 Diperkuat

Kendari, ıNarasikita - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi strategis dengan pemerintah daerah dan perangkat desa di Kolaka Timur guna menyelaraskan mekanisme alokasi dana desa tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung secara langsung ini menjadi langkah konkret dalam memastikan penyaluran dana berjalan sesuai regulasi dan meminimalisir potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Fokus utama dibahas adalah penyempurnaan dokumen perencanaan dan validasi data desa sebagai dasar penyaluran.

Dalam pertemuan, pihak Kanwil menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Semua dokumen yang digunakan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rencana pembangunan desa, harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Proses harmonisasi ini juga melibatkan pemetaan potensi desa agar alokasi dana dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hasil penting dari rapat adalah disepakatinya peninjauan ulang terhadap data desa yang telah dilaporkan. Sejumlah desa yang sebelumnya teridentifikasi sebagai prioritas mendapatkan alokasi lebih besar, kini akan ditinjau kembali berdasarkan kriteria objektif dan transparan. Proses ini diharapkan mampu menghindari tumpang tindih dan memastikan distribusi dana lebih merata dan akuntabel.

Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa tujuan utama dari harmonisasi ini adalah menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang efisien, terukur, dan berbasis hukum. Dengan keterlibatan aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan tujuan nasional. Koordinasi berkelanjutan akan terus dilakukan hingga masa penyaluran dana dimulai.