Harmonisasi Aturan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Kolaka Utara 2027

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar pertemuan koordinasi terkait harmonisasi aturan pembagian hasil pajak dan retribusi desa di Kabupaten Kolaka Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan regulasi yang berlaku dengan ketentuan perundang-undangan pusat, khususnya terkait alokasi dana desa dan penerimaan asli desa.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor setempat, dihadiri perwakilan pemerintah daerah, BPKAD, serta instansi terkait, disepakati pentingnya penyusunan peraturan yang konsisten dan transparan. Tujuannya agar dana yang diterima desa benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penyesuaian mekanisme pengelolaan retribusi daerah agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan desa. Selain itu, disepakati pula perlunya penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola keuangan desa secara nasional. Dengan harmonisasi aturan yang dilakukan, diharapkan terjadi efisiensi, pengawasan yang lebih baik, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.