Hybrid Bisa Dapat Insentif Fiskal dan Nonfiskal Mulai 2027

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah akan memberikan insentif kepada kendaraan hybrid mulai tahun 2027, dengan syarat utama memenuhi ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan industri otomotif nasional yang berkelanjutan serta memperkuat kemandirian produk dalam negeri. Saat ini, batas minimal TKDN untuk mendapatkan insentif adalah 40 persen, yang akan ditingkatkan secara bertahap sesuai rencana strategis industri.

Produsen kendaraan, baik yang memproduksi mobil listrik berbasis baterai maupun mobil hybrid, telah mengetahui aturan ini sejak awal. Menteri Perindustrian menyatakan bahwa sejumlah perusahaan telah menyatakan kesiapan untuk menaikkan tingkat komponen lokal dari rata-rata 50 hingga 55 persen menjadi 60 persen. Dengan pencapaian ini, produsen berpotensi memperoleh insentif fiskal, termasuk pengurangan bea masuk dan pajak yang berlaku untuk kendaraan ramah lingkungan.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga mempertimbangkan stimulus nonfiskal, salah satunya pengecualian dari kebijakan ganjil-genap di jalan raya. Aturan ini akan diberikan khusus kepada mobil hybrid yang terbukti memiliki emisi rendah atau efisiensi bahan bakar tinggi. Penerapan kebijakan ini dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan di masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penjualan kendaraan rendah emisi dan memacu investasi di sektor otomotif nasional. Dengan dukungan insentif, pelaku industri dinilai akan lebih termotivasi untuk memperluas produksi serta inovasi produk yang sesuai dengan standar lingkungan dan kemandirian industri.