Investor Asing Tertarik ke Indonesia, Tapi Kekhawatiran Hukum Jadi Penghambat

Kendari, ıNarasikita - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti adanya ketertarikan nyata dari investor asing yang berencana mengalokasikan dana besar di Indonesia, terutama di wilayah seperti Bali. Namun, di tengah minat tersebut, muncul kekhawatiran mendalam terkait kepastian hukum dan konsistensi kebijakan yang menjadi pertimbangan krusial sebelum menanamkan modal. Menurutnya, sejumlah investor dari kawasan Teluk, yang kini menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi, justru melihat Indonesia sebagai alternatif tujuan investasi yang layak dipertimbangkan.

Namun, ketika berdiskusi dengan para calon investor, pertanyaan utama yang selalu muncul adalah soal keamanan hukum—terutama terkait penegakan kontrak, perubahan regulasi mendadak, dan konsistensi penyelesaian sengketa. Beberapa investor besar, termasuk dari Timur Tengah, sudah menentukan lokasi investasi di Bali, tetapi menunggu kepastian yang lebih kuat sebelum melanjutkan proses. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran modal tidak otomatis berarti kepercayaan penuh, melainkan masih bergantung pada faktor institusional.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode Januari-September 2026 mencapai Rp777,8 triliun, setara 50,5 persen dari total investasi nasional. Angka ini membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi menarik. Namun, ekonom Universitas Andalas menekankan bahwa kualitas dan keberlanjutan proyek menjadi tantangan utama. Keraguan investor bukan berarti kehilangan kepercayaan secara menyeluruh, melainkan refleksi dari ketidakpastian risiko kelembagaan yang perlu ditangani secara sistemik.

Dampak dari ketidakpastian hukum jauh melampaui angka realisasi modal. Jika investasi tertunda atau dialihkan, maka akan terjadi penurunan permintaan di sektor konstruksi, logistik, mesin, dan bahan baku, yang berdampak pada penurunan daya beli dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, proyek yang batal akan menghambat transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, serta penciptaan lapangan kerja permanen. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengekspresikan optimisme, tetapi menunjukkan tindakan nyata dalam memperbaiki kepastian hukum dan konsistensi regulasi.

Analis dari lembaga ekonomi strategis menegaskan bahwa kepercayaan investor tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui transparansi, konsistensi kebijakan, dan pengurangan tumpang tindih perizinan antarlevel pemerintah. Mereka menyarankan agar pemerintah membangun komunikasi terbuka berbasis data, bukan hanya fokus pada pengumuman komitmen investasi besar. Dengan mengecilkan alasan untuk ragu, maka kepercayaan pasar dapat tumbuh secara alami dan berkelanjutan.