Jakarta Perpanjang Program Pemutihan Denda PKB hingga Akhir 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang program pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari insentif serupa yang sebelumnya digelar pada semester pertama tahun ini, dengan tujuan mendorong kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Pembebasan denda berlaku otomatis bagi seluruh pengguna kendaraan yang melakukan pembayaran pajak dalam periode tersebut.

Insentif ini mencakup penghapusan denda PKB dan BBNKB tanpa perlu pengajuan formal. Sistem akan menangani pembebasan secara otomatis saat pembayaran dilakukan melalui saluran resmi. Masyarakat tidak perlu menyiapkan dokumen khusus atau mengajukan permohonan, sehingga prosesnya lebih cepat dan minim birokrasi. Kebijakan ini berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, termasuk yang dilakukan secara daring.

Untuk memudahkan akses, wajib pajak dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) untuk melakukan pembayaran dan pengesahan STNK tahunan secara digital. Proses dimulai dengan registrasi akun menggunakan e-KTP dan verifikasi biometrik, lalu mengunggah data kendaraan melalui nomor registrasi dan nomor rangka. Setelah verifikasi, sistem mengeluarkan e-SKKP dengan kode pembayaran yang aktif selama dua jam.

Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai mitra perbankan atau platform digital seperti e-commerce dan minimarket yang bekerja sama. Setelah pembayaran dikonfirmasi, dokumen digital berupa e-TBPKP dan e-Pengesahan STNK langsung diterima dalam aplikasi. Bagi yang membutuhkan versi fisik, pilihan pengiriman melalui PT Pos Indonesia atau pengambilan langsung di kantor Samsat tersedia.

Pemerintah menegaskan bahwa program ini hanya berlaku untuk pengesahan tahunan, sementara perpanjangan lima tahunan tetap harus dilakukan secara langsung di kantor Samsat karena memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan. Tujuan utama program adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan pajak sekaligus mempercepat transformasi layanan digital di sektor administrasi kendaraan.