Tamsil Ajak Implementasi Iklim dari Desa ke Dunia

Kendari, ıNarasikita - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyoroti kesenjangan antara komitmen global dan realisasi di lapangan saat berbicara dalam sesi utama COP31 di Antalya, Turki. Ia menekankan bahwa dunia sudah kaya akan janji iklim, namun yang kurang adalah mekanisme implementasi yang efektif hingga ke level daerah. Dalam pidato bertema "From Commitments to Communities", Tamsil menyampaikan bahwa solusi iklim harus lahir dari keterlibatan langsung masyarakat, bukan hanya kebijakan top-down yang mengabaikan keberagaman lokal.

Menurutnya, daerah justru menjadi garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut. Petani, nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi kelompok paling terdampak, meski minim peran dalam perumusan kebijakan. Tamsil menekankan bahwa keberhasilan aksi iklim bukan diukur dari jumlah perjanjian, melainkan dari sejauh mana kebijakan mampu memberi manfaat nyata kepada komunitas lokal.

Ia memperkenalkan konsep "The Next Mile of Climate Democracy" sebagai jembatan antara keputusan global dan kehidupan sehari-hari di daerah. Konsep ini mengedepankan keterlibatan partisipatif, transparansi, dan keadilan distribusi manfaat, terutama dalam proyek karbon dan rehabilitasi ekosistem. Tamsil juga menyebut bahwa Indonesia telah mencatat deforestasi neto sekitar 175,4 ribu hektare hingga 2024, dengan 95,5 juta hektare kawasan hutan atau 51,1 persen dari total daratan. Upaya konservasi seperti rehabilitasi 3,6 juta hektare lahan dan 600 ribu hektare mangrove telah dilakukan, serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

Untuk mendorong eksekusi di tingkat daerah, DPD RI mengusulkan tiga pilar utama: tata kelola iklim multilevel dengan pembagian peran jelas antar tingkatan pemerintahan, fasilitas pendukung proyek subnasional termasuk dukungan teknis dan standarisasi biaya verifikasi, serta sistem pembagian manfaat yang berkeadilan dan melibatkan masyarakat terdampak. Dengan lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah terdaftar di NAZCA, DPD siap membangun koalisi parlemen lokal dan regional untuk memastikan akuntabilitas pembiayaan iklim serta evaluasi tindak lanjut pasca-COP31.

Tamsil mengakhiri pidatonya dengan ajakan kolektif: "Bumi ini bukan warisan yang boleh kita hancurkan. Ia adalah amanah yang harus kita jaga, demi generasi yang belum lahir." Pesan ini menjadi penutup bagi upaya membangun sistem iklim yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada keadilan sosial.