Kanwil Kemenkumham Sultra Bahas Raperbup Dana Desa 2027

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pertemuan harmonisasi terkait rancangan peraturan bupati mengenai pengalokasian dana desa untuk tahun anggaran 2027. Acara digelar di Kendari dan dihadiri perwakilan dari 14 kabupaten di wilayah tersebut, termasuk pemerintah daerah, BPKAD, dan dinas terkait. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan ketentuan teknis agar sesuai dengan regulasi nasional dan kebutuhan lokal.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kanwil Kemenkumham menyampaikan pentingnya konsistensi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Fokus utama dibahas adalah mekanisme penyaluran, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana. Sejumlah catatan teknis disampaikan untuk memastikan rancangan peraturan bupati tidak bertentangan dengan UU Desa dan aturan pendukung lainnya. Proses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan desa secara sistematis.

Beberapa kabupaten menyampaikan usulan terkait alokasi khusus untuk desa tertentu berdasarkan kondisi geografis dan tingkat keterpencilan. Pihak Kanwil menilai usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kriteria objektif dan mekanisme evaluasi yang jelas. Hasil harmonisasi nantinya akan menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan peraturan bupati yang berlaku secara resmi di wilayah masing-masing.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama untuk memastikan dana desa digunakan secara optimal, transparan, dan berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan proses harmonisasi yang terstruktur, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih aturan atau potensi pelanggaran hukum di tingkat daerah. Seluruh hasil diskusi akan dilaporkan ke pemerintah provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam finalisasi regulasi.