Kanwil Kemenkumham Sultra Dorong Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi untuk menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Pertemuan yang berlangsung di Kendari ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, DPRD, aparatur desa, dan instansi vertikal terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa regulasi yang disusun sesuai dengan kerangka hukum nasional dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel di tingkat desa.

Dalam rapat, berbagai aspek regulasi dibahas secara mendalam, termasuk kewenangan, tata cara pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan di desa. Hasil harmonisasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk memperkuat peran desa sebagai pelaksana pembangunan berbasis lokal. Pemerintah daerah menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan Ranperda sebagai alat strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi desa.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa proses harmonisasi bukan hanya formalitas, melainkan bagian penting dari upaya menjaga konsistensi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, pemerintahan desa di Kolaka Utara diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerintahan desa yang berbasis data, partisipatif, dan inklusif. Seluruh masukan dari rapat akan direkam dan menjadi dasar revisi Ranperda sebelum diserahkan ke DPRD Kolaka Utara untuk dibahas lebih lanjut. Harapannya, peraturan daerah ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.