Kanwil Kemenkumham Sultra Dorong Sinkronisasi Raperbup Kolaka

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menggelar rapat harmonisasi terkait Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2027. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kolaka, aparatur desa, dan para ahli hukum untuk mengevaluasi substansi peraturan sebelum disahkan. Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian Raperbup dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Dalam diskusi, fokus utama difokuskan pada kriteria penggunaan dana desa, mekanisme pengawasan, serta prosedur pelaporan yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tim Kanwil Kemenkumham menekankan pentingnya harmonisasi antaraturan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik hukum di tingkat desa. Dalam hal ini, disepakati bahwa pedoman baru harus mempertimbangkan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Pemkab Kolaka menyatakan siap menindaklanjuti masukan dari Kanwil Kemenkumham untuk menyempurnakan rancangan peraturan. Diharapkan, Raperbup yang disahkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi desa dalam menyusun anggaran, serta memperkuat kualitas tata kelola keuangan desa di wilayah tersebut. Proses harmonisasi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan desa yang berbasis hukum dan inklusif.

Dengan selesainya tahap harmonisasi, Raperbup Kolaka akan dilanjutkan ke proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan akhir. Penyusunan APBDes tahun 2027 diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam penguatan desa sebagai sentra pembangunan berkelanjutan.