Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Reformasi Pasar Modal Dorong Peningkatan Nilai Perusahaan

Pemerintah siap menerapkan reformasi tata kelola perusahaan ala Jepang dan Korea untuk tingkatkan valuasi emiten di BEI melalui koordinasi kebijakan dan percepatan penegakan aturan.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 14 November 2026, 09.17 WITA·👁 2 orang membaca· 2 hari ini · 50x dibuka
Reformasi Pasar Modal Dorong Peningkatan Nilai Perusahaan📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi reformasi menyeluruh di sektor pasar modal dengan mengambil contoh keberhasilan sistem di Jepang dan Korea Selatan. Fokus utama dari langkah ini adalah meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value dari emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Upaya ini didorong oleh keinginan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih efisien, transparan, dan mampu menarik minat investor secara berkelanjutan.

Reformasi akan dimulai dari peningkatan tata kelola perusahaan, khususnya di level direksi, dengan mendorong efisiensi penggunaan modal. Dengan peningkatan kapasitas manajemen dalam mengelola modal kerja, kinerja operasional perusahaan diharapkan meningkat, yang secara langsung berdampak pada kenaikan valuasi pasar. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menguatkan ekonomi riil sebagai fondasi utama pertumbuhan perusahaan.

Dalam forum konsultatif dengan pelaku pasar modal, termasuk OJK, BEI, KSEI, dan asosiasi emiten, pemerintah mengidentifikasi perluasan koordinasi kebijakan ekonomi sebagai kunci sukses. Beberapa rekomendasi kebijakan yang sedang dikaji mencakup perbaikan struktur perpajakan, kebijakan bea masuk, serta insentif energi hijau yang mendukung sektor riil. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif sehingga perusahaan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai pasar.

Percepatan penegakan aturan juga menjadi prioritas. Pemerintah menetapkan standar waktu penyelesaian kasus pelanggaran pasar modal berdasarkan benchmark internasional, di mana proses pengambilan keputusan dapat rampung dalam waktu satu hingga tiga minggu. Di samping itu, ditekankan pentingnya perbaikan komunikasi antara otoritas pengawas dan pelaku pasar agar transparansi dan kepercayaan publik terjaga.

Sebagai bagian dari upaya inklusi, pemerintah juga memperkuat edukasi dan literasi pasar modal bagi masyarakat. Dengan sekitar 15 persen penduduk usia produktif sudah terlibat dalam pasar modal, sektor ini kini dianggap sebagai sarana tabungan jangka panjang bagi rakyat. Peningkatan literasi diharapkan mampu melindungi aset masyarakat dari fluktuasi pasar yang ekstrem, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya