Kebijakan Perlindungan Penyewa Disahkan, Tapi Larangan Spekulasi Gagal

Kendari, ıNarasikita - Parlemen Spanyol mengesahkan dekret perlindungan penyewa yang memperpanjang jaminan tempat tinggal bagi warga yang berada dalam kondisi sosial atau ekonomi rentan. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes massal yang melanda berbagai kota, dipicu oleh kasus penggusuran seorang wanita lanjut usia berusia 87 tahun, Maricarmen, yang menjadi simbol ketidakadilan dalam akses perumahan. Kematian perempuan tersebut pada Oktober memperdalam krisis kemanusiaan dan menekan pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.

Dalam sidang yang berlangsung ketat, dekret pertama disahkan dengan selisih satu suara—35 mendukung lawan 34 menolak—dengan aturan bahwa penyewa yang terancam penggusuran tidak boleh dikeluarkan jika pemerintah daerah belum menyediakan hunian alternatif. Kebijakan ini berlaku sebagai pelindung sementara hingga solusi permanen tersedia, khususnya bagi kelompok yang tidak mampu secara finansial maupun sosial.

Namun, upaya pemerintah untuk menekan aktivitas spekulatif di pasar properti gagal. Dekret kedua yang mengatur larangan pembelian properti dengan harga di bawah 70% nilai pasar tidak lolos, setelah mendapat 34 suara dukungan dan 35 suara penolakan. Partai dari wilayah Basque, yang sebelumnya mendukung perlindungan penyewa, memilih bergabung dengan blok oposisi konservatif, menilai aturan tersebut berisiko mengurangi pasokan hunian sewa karena pemilik properti mungkin menarik aset dari pasar.

Kegagalan mengesahkan aturan pembatasan spekulasi menunjukkan perbedaan pendekatan yang dalam antara pemerintah dan oposisi. Sementara pemerintah menekankan perlindungan sosial dan pembatasan praktik eksploitatif, oposisi berargumen bahwa solusi jangka panjang terletak pada peningkatan pasokan perumahan melalui pembangunan baru. Ketegangan ini kini menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye pemilu dini yang akan digelar akhir November.

Meskipun dekret perlindungan penyewa disahkan, keberlangsungannya tetap dipertanyakan karena kekuasaan politik dapat berubah setelah pemilu. Partai Rakyat, yang menargetkan kemenangan dalam pemilu, telah menyatakan niat untuk mencabut kebijakan tersebut jika menang. Dengan demikian, meski ada kemajuan hukum, krisis perumahan di Spanyol tetap menghadapi tantangan besar dalam hal kestabilan kebijakan dan konsistensi implementasi.