Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Kejati Sultra Diminta Periksa Kontraktor Proyek Drainase Rp26,4 Miliar

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sultra mendesak Kejati Sultra memeriksa pimpinan dua perusahaan kontraktor karena dugaan pelanggaran spesifikasi dan juknis dalam proyek drainase Kota Kendari senilai Rp26,4 miliar.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Senin, 2 November 2026, 15.20 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 31x dibuka
Kejati Sultra Diminta Periksa Kontraktor Proyek Drainase Rp26,4 Miliar📷 MediaKendari

Kendari, ıNarasikita - Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Penanganan Drainase Dalam Kota Kendari yang menyerap anggaran sebesar Rp26,4 miliar kembali menjadi sorotan. Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo, menegaskan temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengerjaan drainase dan pemasangan Box Culvert di sejumlah titik strategis di ibu kota provinsi.

Berdasarkan dokumentasi yang dikumpulkan, pihaknya memperkirakan terjadi pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Perbedaan mendasar antara pengerjaan di lokasi proyek dan standar teknis yang seharusnya diterapkan menjadi indikasi kuat adanya penyimpangan. Hendro menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar asumsi, melainkan hasil verifikasi langsung di lapangan.

Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun laporan resmi yang akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut akan mencakup bukti foto, catatan lapangan, dan perbandingan teknis yang mendukung dugaan pelanggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Aliansi Ampuh berharap Kejati Sultra segera menindaklanjuti informasi awal ini dengan melakukan penyelidikan mendalam. Mereka menilai penting untuk mengantisipasi kerugian negara sebelum terjadi ekspansi kerugian lebih besar. Dengan tindakan cepat, diharapkan dapat menegakkan keadilan dan memperbaiki sistem pengawasan proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya