Kemenkum Sultra Gelar Koordinasi Pemetaan Kekayaan Intelektual di Kolaka

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Hukum dan Hukum Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka guna membahas pemetaan potensi kekayaan intelektual daerah serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kekayaan intelektual. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan HAM, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, serta perwakilan dari Bappeda Kolaka.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor bupati dan difokuskan pada identifikasi aset budaya, produk lokal, dan inovasi masyarakat yang berpotensi dilindungi secara hukum. Beberapa contoh yang dibahas meliputi kerajinan tradisional, tari adat, serta resep masakan khas Kolaka yang telah menjadi bagian dari identitas daerah.

Dalam diskusi, pihak Kemenkum menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyusunan rancangan perda menjadi langkah strategis untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan tersebut secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari koordinasi ini adalah menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat lokal menguasai dan memanfaatkan hasil kreativitasnya sendiri tanpa terancam pencurian atau eksploitasi tanpa izin. Dengan adanya perda, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi daerah.