Komdigi Imbau Penguatan Keamanan Siber untuk Seluruh Instansi Publik

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman siber yang berpotensi mengganggu sistem elektronik pemerintah. Meski belum ada verifikasi atas keaslian ancaman tersebut, pihak terkait memutuskan untuk segera mengeluarkan imbauan kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang beroperasi di ranah publik. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan layanan digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan digital di era modern.

Surat imbauan resmi dikeluarkan pada 9 November 2026, menyusul penerbitan Security Advisory oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari sebelumnya. Imbauan ini ditujukan secara khusus kepada pengelola Pusat Data Nasional 1 (PDN-1), Government Cloud, pejabat pengelola nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE publik. Isi surat menekankan perlunya peningkatan pengamanan, pemantauan aktivitas jaringan secara intensif, dan pemeriksaan terhadap kerentanan sistem.

Dalam penjelasannya, pihak Komdigi menegaskan bahwa meskipun belum dapat dipastikan kebenaran ancaman, langkah pencegahan tetap harus dijalankan. Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital menyatakan bahwa kesiapan penanganan insiden serta koordinasi cepat antarinstansi menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan sistem digital pemerintah. Ancaman yang beredar di media sosial dikaitkan dengan penolakan terhadap implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), meskipun hal ini belum menjadi dasar verifikasi resmi.

BSSN melalui Gov-CSIRT Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman dan kapasitas pelaku masih dalam proses penelitian. Namun, dengan sifat ancaman yang dapat menyebar cepat dan berdampak luas, tindakan preventif menjadi kewajiban. Komdigi menekankan bahwa penguatan sistem bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.