Komisi III Dorong RUU Perampasan Aset Selesai Sebelum Desember 2026

Kendari, ıNarasikita - Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat kerja dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, kali ini dengan melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Rapat yang digelar di kompleks parlemen Jakarta ini menjadi bagian dari serangkaian langkah strategis untuk memperkuat kerangka hukum dalam menangani aset hasil tindak pidana. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat proses pengesahan undang-undang tersebut dalam masa sidang dan reses saat ini.

Proses pembahasan kini telah resmi dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin langsung oleh Habiburokhman, dengan Soedeson Tandra ditunjuk sebagai wakil ketua. Keberadaan Panja ini menjadi penopang utama dalam koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan akademisi seperti Dr Budiyono dari Universitas Lampung untuk memberikan masukan berbasis keilmuan. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini dimaksudkan untuk memastikan RUU memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan realitas hukum di lapangan.

RUU ini telah disahkan sebagai inisiatif DPR RI melalui Rapat Paripurna, menandai langkah formal dalam proses legislasi. Target penyelesaian disepakati paling lambat 15 Desember 2026, sesuai pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna Ke-9. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan akan terus digenjot agar dapat selesai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Dengan dukungan lintas institusi dan kehadiran berbagai pihak, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mempercepat pemulihan aset negara yang dirampas akibat tindak pidana. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang transparan, efektif, dan mampu menjamin keadilan serta kembali memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum.