Lima Mitra RPK di Jakarta Dicabut Izin Usaha Akibat Dugaan Oplosan Beras

Kendari, ıNarasikita - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi pencabutan izin usaha lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di wilayah DKI Jakarta menyusul dugaan praktik pengoplosan beras hasil program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Keputusan ini diambil setelah hasil temuan awal menunjukkan adanya penyimpangan dalam penyaluran dan pengelolaan beras subsidi, khususnya terkait volume pembelian yang tidak sesuai ketentuan.

Penghentian aktivitas lima mitra tersebut dilakukan secara langsung sebagai respons atas temuan awal yang mengarah pada pelanggaran aturan distribusi. Menurut Rizal, pihaknya telah menerima sekitar 370 laporan terkait dugaan penyimpangan serupa yang kini sedang diproses verifikasi bersama Satgas Pangan Polri. Proses verifikasi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keakuratan data dan mencegah kesalahan penindakan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan pembelian beras SPHP sebanyak 8 ton dalam dua hari berturut-turut oleh seorang mitra berinisial RH. Pencatatan menunjukkan RH telah menjadi mitra Bulog sejak 27 Agustus 2026, namun pengelolaan pembeliannya jauh melampaui batas kuantum normal, yang hanya diperbolehkan antara 2 hingga 4 ton per pesanan. Beras tersebut diduga dikemas ulang ke karung 50 kilogram untuk diperjualbelikan kembali, melanggar aturan distribusi yang telah ditetapkan.

Sebagai respons sistematis, Bulog membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu yang melibatkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Satgas Pangan. Tim ini bertugas menelusuri laporan dari berbagai wilayah, memverifikasi kebenaran dugaan, serta menindaklanjuti temuan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Pengawasan diperkuat menjelang periode Nataru dan Ramadan untuk mencegah praktik mafia pangan yang memanfaatkan lonjakan permintaan.