Malaysia Mulai Pulangkan Ribu Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Kendari, ıNarasikita - Malaysia resmi melanjutkan proses pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar, dengan tahap pertama melibatkan 1.476 orang yang telah menyetujui kembali ke tanah air mereka secara sukarela. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara kedua negara untuk mengembalikan total 5.000 pengungsi secara bertahap, sebagaimana diungkapkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan resmi. Para pengungsi dikumpulkan di dekat pangkalan Angkatan Laut Lumut, kemudian diangkut menggunakan bus menuju pelabuhan untuk kemudian diterbangkan atau dikapalkan ke Myanmar.

Proses ini disebut sebagai langkah strategis dalam menangani beban sosial dan keamanan yang telah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan terstruktur, melibatkan penegakan hukum, koordinasi lintas institusi, serta kerja sama dengan pihak asal. Hingga Februari 2026, jumlah pengungsi Rohingya yang tinggal di Malaysia mencapai lebih dari 126.144 jiwa, menurut data resmi.

Namun, UNHCR menyampaikan kekhawatiran serius terhadap kondisi di Myanmar, di mana konflik bersenjata masih berlangsung, terutama di wilayah Rakhine. Badan PBB menekankan bahwa setiap pemulangan harus bersifat sukarela, didasarkan pada pertimbangan matang, dan dilakukan dalam konteks keamanan serta martabat manusia. Kekerasan yang terus terjadi, termasuk insiden 2017 yang memicu krisis pengungsi besar-besaran, menjadi indikator utama bahwa kembali ke Myanmar belum aman bagi komunitas Rohingya.

Pihak Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya sebagai etnis asli, melainkan menyebut mereka sebagai penduduk Bangladesh, yang berdampak pada ketidakberdayaan hukum dan perlindungan bagi kelompok tersebut. Di tengah perang antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, Rohingya terjebak dalam konflik yang semakin intens. Ketua ARNC, Nay San Lwin, menggambarkan situasi sebagai kekerasan sistemik dari kedua belah pihak, dengan korban sipil yang terus bertambah.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menolak memberikan komentar lebih lanjut terhadap peringatan UNHCR, tetap menegaskan bahwa pemulangan dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pengungsi. Meski demikian, kebijakan ini memicu kontroversi internasional, terutama mengingat kondisi keamanan yang tidak memungkinkan bagi pemulangan yang aman dan bermartabat.