Massie Dorong Pemakzulan Hegseth atas Perang Iran

Kendari, ıNarasikita - Seorang anggota Kongres dari Kentucky, Thomas Massie, telah mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, atas tindakan yang diduga melanggar konstitusi dengan memulai operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif. Langkah ini dipicu oleh kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilu sela yang baru berlangsung, yang menandai perubahan signifikan dalam kekuasaan politik di Capitol Hill. Massie menekankan bahwa Hegseth diduga menyalahgunakan wewenang sebagai kepala Pentagon dengan mengambil keputusan perang secara sepihak, yang bertentangan dengan kewenangan yang dijamin oleh UUD AS.

Dewan Perwakilan Rakyat, yang saat ini masih berada di bawah kendali Partai Republik, akan mempertimbangkan resolusi pemakzulan paling cepat pada Rabu, 11 November 2026. Meskipun partai tersebut masih memegang kendali sementara, sejumlah anggota Republik, termasuk yang kehilangan kursi dalam pemilu, menunjukkan potensi dukungan terhadap tindakan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan siap bergabung dengan anggota Demokrat untuk mendorong pemakzulan, menunjukkan adanya retakan internal dalam barisan partai yang dipimpin Donald Trump.

Proses pemakzulan, meski berhasil melewati tahap awal di DPR, tidak otomatis menggugurkan Hegseth dari jabatannya. Untuk mencopotnya, diperlukan persetujuan dua pertiga suara di Senat, yang merupakan ambang yang sangat tinggi, terlebih setelah Partai Demokrat diperkirakan mengambil kendali majelis tersebut pada Januari 2027. Namun, keberhasilan dalam tahap DPR sudah menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Trump, yang kini menghadapi kritik publik yang meluas terkait kebijakan luar negeri dan dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

Massie, yang merupakan tokoh kritis terhadap kebijakan Trump dan gagal lolos dari pemilihan internal partai, memanfaatkan aturan khusus untuk memaksa pembahasan cepat atas resolusinya. Dalam pidatonya di lantai DPR, ia menegaskan bahwa Hegseth telah memerintahkan operasi militer berbasis hukum yang tidak sah, dengan menunjuk pelanggaran terhadap kewenangan Kongres dalam menentukan perang. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip demokrasi dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan AS.