MPR Segera Gelar Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Kendari, ıNarasikita - Kegiatan resmi pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, telah dilakukan secara formal melalui pengajuan surat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Dengan demikian, posisi wakil presiden secara hukum menjadi kosong, memicu mekanisme pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Gibran selama dua tahun menjabat, namun kini fokus beralih pada proses penggantian jabatan sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Proses ini dimulai dengan surat resmi dari MPR kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden, disertai dokumen persyaratan lengkap. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyerahkan dua nama calon beserta berkas administrasi. Sidang paripurna kemudian akan digelar oleh MPR, di mana kedua calon diwajibkan menyampaikan pernyataan kesediaan secara langsung. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Jika terjadi hasil imbang, MPR akan mengadakan pemungutan suara ulang sekali. Apabila hasil tetap sama, Presiden berhak menetapkan salah satu kandidat sebagai wakil presiden pengganti.

Untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) pukul 14.00. Rapat ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan dihadiri seluruh pimpinan fraksi dari DPR serta DPD. Dalam rapat, disepakati empat poin penting: penetapan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat ke Presiden untuk mengusulkan dua nama, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta penyusunan draf ketetapan MPR sebagai dasar hukum pengangkatan wakil presiden baru.