Muhammadiyah Dorong Penegakan Hukum Terhadap Vape Berbahan Narkoba

Kendari, ıNarasikita - Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah penegak hukum, khususnya Polri, dalam menindak peredaran vape yang mengandung zat narkoba. Dukungan ini didasarkan pada keputusan resmi yang telah diambil melalui Surat Keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020, yang secara tegas menyatakan vape sebagai sesuatu yang haram dalam pandangan agama.

Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar, menegaskan bahwa fatwa tersebut bukan sekadar opini, melainkan keputusan yang telah melalui proses kajian mendalam oleh lembaga keilmuan internal organisasi. Ia menekankan bahwa sikap organisasi harus konsisten antara fatwa yang dikeluarkan dan kebijakan yang diterapkan di lapangan. “Kita tidak mungkin mengeluarkan fatwa haram, lalu berpaling dari kebijakan yang sejalan dengan putusan itu,” tegasnya.

Sejak diterbitkannya fatwa, Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) sebagai mekanisme strategis dalam menangani isu tembakau dan rokok elektrik. Jaringan ini bekerja secara sinergis melibatkan perguruan tinggi dan unit internal Muhammadiyah untuk melakukan edukasi, pencegahan, serta pengawasan di tingkat komunitas.

Ustadi Hamsah, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa keputusan hukum keagamaan yang telah ditetapkan harus menjadi acuan utama dalam penilaian dan tindakan. Ia menyatakan bahwa tugas Majelis Tarjih dan Tajdid adalah merumuskan kebijakan berdasarkan ajaran Islam, sementara implementasi menjadi tanggung jawab instansi terkait. “Kami serahkan pelaksanaan fatwa kepada pihak yang berwenang, asalkan tetap berpijak pada keputusan yang telah disepakati,” ujarnya.