MUI Hukumi Haram Vape, Pemerintah Koordinasi dengan Industri

Kendari, ıNarasikita - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan sikap menghargai atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan, produksi, perdagangan, dan penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Ia menegaskan bahwa ranah fatwa berada di luar kewenangan kementeriannya, sehingga pihaknya tidak dapat ikut campur dalam proses penilaian tersebut. Namun, Sarmuji menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan pelaku industri guna memahami implikasi dari kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan usaha dan ekonomi nasional.

Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI melalui Nomor 131 Tahun 2026, yang ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Dokumen resmi ini juga disahkan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan pada 6 November 2026 di Jakarta. Isi fatwa menyatakan bahwa penggunaan vape dilarang karena dianggap membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang menghasilkan uap melalui pemanasan campuran nikotin, gliserin, dan perasa. Zat adiktif seperti nikotin dinilai berdampak serius terhadap sistem saraf dan kesehatan secara menyeluruh. Selain itu, fatwa menekankan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan vape sebagai media penyampaian zat terlarang, sesuai prinsip *sadd al-dzariah* dalam hukum Islam yang mencegah jalan menuju kemungkaran.

Meski menghargai keputusan MUI, Sarmuji menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau mengubah fatwa tersebut. Ia menyatakan akan segera menggelar koordinasi dengan pelaku industri vape guna menilai dampak regulasi terhadap bisnis dan memastikan keberlanjutan sektor yang terdampak. Tujuan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik, kebijakan agama, dan stabilitas ekonomi nasional.