Nvidia Siapkan Pergantian Kepemimpinan Usai Skandal Kepribadian CEO

Kendari, ıNarasikita - Dewan direksi Nvidia telah menggelar rapat darurat pada hari Rabu (11/11) untuk meninjau posisi CEO Jensen Huang menyusul munculnya laporan menimpa dirinya terkait hubungan pribadi yang menimbulkan kontroversi. Informasi ini dikonfirmasi dari sumber internal yang mengetahui proses internal perusahaan, tanpa menyebutkan identitas secara rinci. Skandal ini berawal dari pengungkapan media internasional bahwa Huang diduga menjalin hubungan dengan Kimberly Powell, wakil presiden perusahaan yang memimpin divisi layanan kesehatan.

Dalam pernyataan resmi, Huang mengakui telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan, termasuk menyimpang dari komitmen terhadap pasangan hidupnya. Ia juga menyebutkan adanya kaitan dengan seorang perempuan bernama Alice Huang, yang diduga menjadi mata-mata dari negara asing. Meski tidak secara eksplisit mengonfirmasi dugaan tersebut, Huang menyatakan siap bekerja sama penuh dengan penyelidikan independen yang dipimpin dewan direksi.

Dewan direksi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti bahwa rahasia perusahaan atau keamanan nasional telah bocor akibat insiden ini. Namun, mereka tetap akan mengevaluasi seluruh informasi yang tersedia untuk menilai dampak terhadap stabilitas kepemimpinan dan operasional perusahaan. Penilaian ini dilakukan dalam konteks ketidakpastian yang meningkat terkait keberlanjutan kepemimpinan strategis di tengah dinamika pasar global dan permintaan teknologi yang terus berubah.

Dampak terhadap pasar saham Nvidia terasa cukup signifikan. Dalam dua sesi perdagangan pertama setelah pengakuan dan pengumuman penyelidikan, nilai pasar perusahaan anjlok lebih dari US$427 miliar atau sekitar Rp6,8 triliun. Beberapa lembaga keuangan besar, termasuk Baird, Morgan Stanley, dan Bank of America Global Research, menyesuaikan rekomendasi terhadap saham Nvidia, dengan menurunkan peringkat atau menghapusnya dari daftar pilihan utama. Penyesuaian ini disebabkan oleh kekhawatiran atas ketidakpastian kepemimpinan dan prospek belanja pusat data hingga tahun 2027.