OJK Siapkan Regulasi Kuat untuk Bursa Mineral 2027

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peraturan baru guna memperkuat tata kelola dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), menjelang transisi kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Kedua peraturan ini dirancang untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan berdaya saing di kancah global.

Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur proses penahapan pengalihan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan transaksi di BMKS, sementara POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur secara rinci penyelenggaraan bursa tersebut. Kedua aturan ini menjadi fondasi hukum utama dalam menjalankan fungsi bursa secara profesional dan akuntabel.

Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah harus diikuti dengan sistem pengelolaan yang kompetitif. “Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” tegasnya dalam keterangan resmi. Ia menekankan pentingnya pembentukan harga acuan yang kredibel dan transparan sebagai pilar utama keberhasilan bursa.

Dengan sistem yang lebih kuat, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisi dalam pembentukan harga komoditas nasional dan meningkatkan nilai tambah dari ekspor mineral serta komoditas strategis. Ini sejalan dengan tujuan jangka panjang OJK untuk menciptakan pasar yang efisien, menarik minat investasi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.