Operasi Patuh 2026 Dimulai, 11 Pelanggaran Jadi Sasaran Utama

Kendari, ıNarasikita - Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan Operasi Patuh 2026 pada 26 Oktober, berlangsung hingga 8 November mendatang, dengan cakupan nasional dan penekanan pada pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Operasi ini menargetkan sejumlah pelanggaran utama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk penggunaan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI, dan melanggar marka serta rambu lalu lintas.

Penindakan dilakukan melalui dua mekanisme utama: tilang elektronik (ETLE) dan tilang manual. Kepala Korlantas Polri menegaskan bahwa ETLE menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan operasi, namun penegakan hukum manual tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan di lapangan. Petugas di lapangan juga diwajibkan menerapkan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Beberapa pelanggaran krusial yang menjadi perhatian khusus mencakup pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, pengendara sepeda motor tanpa helm berstandar nasional, serta pelanggaran berat seperti melawan arus, menerobos lampu merah, dan melampaui batas kecepatan. Selain itu, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang, parkir di trotoar, serta penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai aturan juga menjadi sasaran penindakan.

Denda untuk setiap pelanggaran bervariasi, mulai dari Rp250 ribu hingga maksimal Rp750 ribu, tergantung tingkat pelanggaran dan pasal yang dilanggar. Misalnya, penggunaan ponsel saat berkendara dikenai denda maksimal Rp750 ribu, sementara pelanggaran seperti tidak memakai helm atau sabuk keselamatan dikenai denda Rp250 ribu. Penegakan hukum, menurut pejabat kepolisian, tetap menjadi langkah terakhir yang diambil setelah upaya edukasi dilakukan, terutama jika pelanggaran telah menciptakan ancaman nyata terhadap keselamatan publik.