Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pameran Inovasi Desa Konawe Diduga Boros, Artis Papan Atas Dibayar Ratusan Juta

Warga Konawe mempertanyakan pengeluaran ratusan juta untuk sewa artis dalam pameran inovasi desa, sementara TPP ASN 10 bulan belum dibayar dan dana desa digunakan untuk biaya tenda dan video.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 09.00 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 14x dibuka
Pameran Inovasi Desa Konawe Diduga Boros, Artis Papan Atas Dibayar Ratusan Juta📷 MediaKendari

Kendari, ıNarasikita - Pameran Inovasi Desa yang diselenggarakan di Kabupaten Konawe kini menjadi sorotan publik setelah muncul informasi bahwa biaya penyelenggaraan mencakup pembayaran kepada artis papan atas senilai ratusan juta rupiah. Keberadaan anggaran sebesar itu menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terlebih saat pemerintah pusat tengah mendorong efisiensi anggaran dan meminta pemotongan biaya seremonial.

Di tengah upaya penghematan nasional, termasuk instruksi Presiden dan Menteri, pengeluaran besar untuk hiburan dalam kegiatan pameran justru terjadi. Warga dan pegawai negeri sipil (ASN) setempat menyampaikan kekecewaan melalui media sosial, menyoroti ketidakselarasan antara anggaran yang dikeluarkan untuk hiburan dengan kondisi tunggakan TPP selama 10 bulan.

Pertanyaan publik pun muncul mengenai sumber dana yang digunakan. Apakah berasal dari APBD kabupaten, Dana Desa, atau dana lain yang bersumber dari masyarakat? Khususnya karena dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga, bukan untuk biaya sewa tenda dan video. Masyarakat menilai keputusan tersebut mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas ekonomi yang dialami oleh ASN dan warga desa.

Desakan terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penyelidikan semakin menguat. Masyarakat meminta kejelasan terkait total biaya artis, pihak yang mengundang, sumber dana, dan alasan penggunaan anggaran besar untuk hiburan padahal kebutuhan pokok seperti pembayaran gaji ASN dan penanganan infrastruktur desa belum terpenuhi. Mereka menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah anggaran, melainkan soal keadilan dan akuntabilitas publik.

Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Konawe belum memberikan keterangan resmi terkait pengeluaran tersebut. Laporan ini tetap terbuka untuk konfirmasi dan hak jawab dari semua pihak terkait.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya