Pembiayaan Utang Pemerintah Capai Rp629,3 Triliun Hingga Akhir Oktober

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menyerap pembiayaan utang neto sebesar Rp629,3 triliun hingga akhir bulan Oktober 2026, sesuai data dari Kementerian Keuangan. Angka ini setara dengan 75,6 persen dari target total pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Pembiayaan utang tersebut didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp586,1 triliun, atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun.

Selain SBN, pemerintah juga memperoleh pendanaan dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun, melampaui target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun dengan pencapaian hingga 132,1 persen. Kebijakan pengelolaan utang dilakukan secara strategis, dengan memperhatikan kebutuhan kas negara dan kondisi pasar keuangan guna meminimalkan biaya pembiayaan.

Peningkatan minat investor terhadap surat utang negara tercatat setelah sempat menurun akibat dinamika pasar, termasuk konsultasi MSCI terkait perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Pada 27 Oktober 2026, nilai penawaran masuk (incoming bid) dalam lelang SUN turun menjadi Rp31 triliun, turun dari Rp64,8 triliun pada 13 Oktober. Namun, pada lelang 10 November 2026, angka tersebut kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun, melebihi level sebelumnya sejak bulan September.

Menteri Keuangan menilai lonjakan minat investor tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan APBN. Ia menegaskan bahwa kepercayaan ini didukung oleh kinerja ekonomi yang resilien dan manajemen fiskal yang transparan serta akuntabel. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pembiayaan utang tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.