Pemda Jatim Tolak Permohonan Hibah Rp25 M untuk Proyek Religi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menolak permohonan dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, pimpinan Muhammad Iqdam Kholid, untuk tahun anggaran 2027. Permohonan tersebut ditolak lantaran pertimbangan keterbatasan anggaran daerah dan keharusan selektivitas dalam penyaluran bantuan. Proyek yang dimaksud bertujuan membangun kawasan wisata religi dan pusat edukasi manasik haji di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Kepala Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengonfirmasi bahwa proposal dari yayasan tersebut telah diterima, namun tidak memenuhi kriteria prioritas anggaran. Ia menegaskan bahwa setiap permohonan hibah harus melalui proses evaluasi yang ketat, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang terus mengalami tekanan. "Pemprov tetap berkomitmen pada prinsip selektif dan strategis, serta menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin terbatas," ujarnya.

Selain di provinsi, yayasan ini juga mengajukan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp4,7 miliar untuk APBD 2027. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, nilai pengajuan tersebut dipangkas menjadi Rp2,3 miliar. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menjelaskan bahwa keputusan ini hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan dan urgensi proyek, serta konsistensi dengan rencana pembangunan daerah.

Aturan pengelolaan hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang menekankan bahwa pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak otomatis diberikan hanya karena ada pengajuan. Penerima hibah harus memenuhi syarat administrasi, termasuk memiliki badan hukum yang sah, domisili di wilayah terkait, dan sekretariat tetap. Pemerintah daerah juga wajib menilai asas keadilan, rasionalitas, manfaat sosial, serta konsistensi dengan prioritas urusan pemerintahan sebelum menetapkan penerima.