Arnon Nampa Divonis 34 Tahun Penjara karena Kritik Monarki

Kendari, ıNarasikita - Pengadilan Thailand kembali menjatuhkan hukuman penjara berat kepada aktivis hak asasi manusia Arnon Nampa, dengan vonis tambahan selama dua tahun delapan bulan karena terbukti menghina institusi monarki. Dengan penambahan hukuman ini, total masa hukuman yang harus dijalani Arnon kini mencapai lebih dari 34 tahun, menjadikannya salah satu tokoh yang paling lama dihukum akibat kasus penghinaan kerajaan. Vonis ini merupakan bagian dari 14 kasus yang menjeratnya sejak gelombang protes 2020, dua di antaranya masih menunggu putusan.

Aksi Arnon yang mendapat perhatian luas terjadi pada November 2020 di ibu kota Bangkok, saat ia dan empat terdakwa lainnya didakwa menghina keluarga kerajaan dalam demonstrasi. Sebelumnya, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman empat tahun, namun penjara dikurangi menjadi dua tahun delapan bulan setelah pengadilan mempertimbangkan kesaksian mereka yang membantu proses persidangan. Keputusan tersebut menegaskan kembali penggunaan pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand yang mengancam hukuman tiga hingga 15 tahun bagi siapa pun yang dianggap menghina raja, ratu, pewaris takhta, atau wali raja.

Karakter Harry Potter, yang sempat menjadi simbol protes melalui kostumnya di aksi demonstrasi Agustus 2020, menjadi ikon kritik terhadap kekuasaan yang dianggap tak bisa disentuh. Arnon menggunakan referensi dari serial tersebut untuk menyampaikan tuntutan reformasi monarki dan transparansi kebijakan publik, termasuk pengalihan saham di Siam Commercial Bank yang dikendalikan oleh Crown Property Bureau. Raja Maha Vajiralongkorn, yang memiliki 23,6% saham di SCBx, menjadi fokus kritik karena keterlibatan keluarga kerajaan dalam urusan ekonomi negara.

Pengacara Arnon, Krisadang Nutcharut, menilai sistem hukum telah digunakan secara politis untuk menekan gerakan oposisi. Ia menyatakan bahwa pasal 112 kini bukan lagi alat perlindungan institusi, melainkan alat represi terhadap kebebasan berekspresi. Arnon sendiri menyatakan tidak terkejut dengan putusan terbaru, namun tetap menyampaikan harapan agar Thailand mampu menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka, di mana isu-isu sensitif bisa dibahas tanpa ancaman hukum.

Sejak 2020, ratusan warga, termasuk remaja di bawah umur, telah dikenai pasal penghinaan kerajaan, menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai pembatasan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap penerapan pasal ini terus bergema dari berbagai organisasi hak asasi manusia, yang menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi meredam suara kritis dan menghambat proses demokratisasi.