Pemerintah Bantah Isu Deindustrialisasi, Tekankan Perubahan Metodologi Statistik

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Perindustrian menanggapi isu yang menyebut Indonesia mengalami deindustrialisasi dengan menekankan bahwa tren penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB sejak 2010 tidak mencerminkan realitas produksi dan pertumbuhan riil. Menurut Menteri Perindustrian, perubahan metodologi dalam pencatatan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi faktor utama penyebab persepsi yang keliru. Sebelumnya, sejumlah subsektor pengolahan dihitung sebagai bagian dari industri, namun kini dipisahkan ke dalam kategori sektor tersendiri, sehingga angka kontribusi industri terlihat menurun tanpa refleksi pada kinerja industri aktual.

Pemerintah menyatakan bahwa kinerja faktual industri justru menunjukkan kekuatan yang stabil, terutama dalam produksi, investasi, dan ekspor. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik karena kurangnya komunikasi yang efektif. Menteri menyoroti pentingnya kinerja persepsi dalam membangun kepercayaan publik, di mana informasi yang akurat dan transparan perlu disebarkan secara terus-menerus agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menekankan bahwa komunikasi bukan soal pencitraan, melainkan upaya menyampaikan realitas yang terjadi secara tepat dan terbuka.

Dalam dialog dengan media, Menteri menegaskan bahwa perubahan klasifikasi sektor bukanlah indikator kegagalan industri, melainkan refleksi dari kemajuan sistem pengukuran ekonomi. Ia mencontohkan bahwa sejak 2010, jumlah sektor dalam pencatatan BPS meningkat dari 9 menjadi 17, yang menyebabkan sejumlah aktivitas industri dikeluarkan dari kategori utama. Akibatnya, tren penurunan kontribusi industri tidak sejalan dengan kenyataan lapangan, terutama dalam hal kapasitas produksi dan pertumbuhan investasi.

Pemerintah juga memperkuat pendekatan dialog dengan pelaku industri dan asosiasi untuk mengakses data langsung dari lapangan. Dalam proses ini, peran jurnalis dianggap strategis sebagai mitra dalam mengidentifikasi tantangan dan menyampaikan realitas secara akurat. Pendekatan berbasis data lapangan dan masukan langsung dinilai lebih aman dan efektif dibanding kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi atau data sekunder.

Menteri membandingkan proses kebijakan dengan praktik medis, di mana diagnosis yang keliru bisa berakibat lebih buruk daripada penyakit itu sendiri. Ia menekankan bahwa tanpa eksplorasi menyeluruh terhadap kondisi nyata di industri, kebijakan yang diambil berisiko merugikan, bukan membantu. Dengan komunikasi yang transparan dan pendekatan berbasis data lapangan, pemerintah bertekad memperbaiki persepsi publik dan memastikan bahwa kebijakan industri benar-benar berpihak pada kenyataan di lapangan.