Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Pemerintah Percepat Perlindungan 6,46 Juta Ha Sawah Melalui LP2B

Pemerintah mencatat 6,46 juta hektare lahan sawah telah diusulkan masuk kategori LP2B, mencapai 87,97% dari total LBS nasional.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 07.10 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 11x dibuka
Pemerintah Percepat Perlindungan 6,46 Juta Ha Sawah Melalui LP2B📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah mencatat sebanyak 6.463.007 hektare lahan sawah di seluruh Indonesia diusulkan untuk masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menunjukkan capaian signifikan dalam perlindungan lahan produktif. Angka ini setara dengan 87,97% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang tercatat sebesar 7.346.470 hektare, berdasarkan data per 21 Oktober 2026 dari Kementerian ATR/BPN. Usulan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Dari 509 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sebanyak 486 daerah telah memenuhi ambang batas minimal perlindungan LP2B sebesar 87% dari LBS masing-masing. Sisa tiga provinsi yang belum mencapai target tersebut adalah Riau dengan 76,24%, Banten dengan 84,73%, dan Papua dengan 78,02%. Percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah telah berhasil mengurangi jumlah provinsi yang belum memenuhi syarat dari tujuh pada awal September 2026 menjadi tiga provinsi saat ini.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, disampaikan bahwa perlindungan lahan sawah produktif menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang. Ia menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan sawah ke aktivitas nonpertanian berpotensi mengancam kapasitas produksi pangan nasional. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang harus dirancang secara berkelanjutan dan mengutamakan keberlangsungan pertanian.

Zulkifli menekankan perlindungan lahan sawah sebagai fondasi strategis bagi ketahanan pangan. Ia menyoroti pentingnya menjaga investasi infrastruktur irigasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Dengan tetap mempertahankan lahan sawah sebagai aset strategis, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan di masa depan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya