Pemerintah Perketat Pengawasan Alih Fungsi Lahan Sawah 554 Ribu Hektare

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini memperkuat upaya perlindungan lahan sawah produktif setelah menemukan indikasi alih fungsi sekitar 554.615 hektare. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman terhadap stabilitas produksi pangan nasional, terutama di tengah meningkatnya tekanan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk menangani persoalan ini, pemerintah memutuskan membentuk tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengkaji perizinan, status lahan, serta jenis sawah yang terdampak.

Tim tersebut akan melakukan pendalaman terhadap setiap kasus alih fungsi, termasuk mengevaluasi kelayakan izin dan konsistensi dengan kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil temuan akan menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut, baik berupa kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari strategi sistemik pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Dalam waktu bersamaan, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam peningkatan cakupan perlindungan lahan sawah. Hingga 21 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B nasional telah mencapai 6.463.007 hektare, atau setara 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) sebesar 7.346.470 hektare. Dari 509 kabupaten dan kota, sebanyak 486 daerah telah memenuhi ambang batas minimal 87 persen, menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan bulan September 2026 yang masih terdapat tujuh provinsi di bawah ambang batas.

Tiga provinsi yang belum mencapai target tersebut kini hanya tersisa di Riau (76,24 persen), Banten (84,73 persen), dan Papua (78,02 persen). Penurunan jumlah provinsi yang belum memenuhi ketentuan menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa keberlanjutan produksi pangan sangat bergantung pada perlindungan lahan sawah yang produktif, dan kebijakan tata ruang harus selalu memprioritaskan kebutuhan pangan nasional.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan penyelesaian SK LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melanjutkan sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi yang belum menyelesaikan kesepakatan peta. Dengan pendekatan terpadu ini, pemerintah bertekad menjadikan perlindungan lahan sawah sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.