Pemerintah Perluas Verifikasi Bansos Melibatkan Agen Lapangan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini tengah menjalankan program pembaruan data perlindungan sosial secara nasional dengan melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Proses ini dilakukan di 258 kabupaten dan kota, setelah sebelumnya melalui uji coba di Banyuwangi dan ekspansi ke 43 daerah. Tujuannya adalah menyempurnakan data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung sistem penyaluran yang berbasis digital.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa sekitar 67 persen data penerima bansos saat ini dinilai tidak sesuai kriteria, sementara sekitar 40 persen warga yang layak belum terdata. Untuk mengatasi ketidakakuratan ini, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyanggah hasil verifikasi. Proses ini dikoordinasikan secara intensif oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPS, serta lembaga terkait lainnya.

Keterlibatan agen lapangan menjadi kunci keberhasilan program ini. Agen berasal dari berbagai lapisan, termasuk TNI, Polri, pendamping PKH, pendamping desa, aparatur pemerintah daerah, Posyandu, hingga tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Mereka bertugas membantu warga yang tidak memiliki perangkat digital atau kesulitan mengakses aplikasi pendataan. Khususnya di wilayah terpencil seperti pegunungan dan kampung terpencil, agen akan turun langsung ke tingkat RT untuk memastikan inklusi.

Verifikasi dilakukan melalui aplikasi berbasis integrasi data dari berbagai sumber. Data utama berasal dari Dukcapil, termasuk sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata. Data tambahan yang digunakan mencakup kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN dan kendaraan dari kepolisian. Namun, data perbankan dan perpajakan tidak digunakan karena kaitannya dengan kerahasiaan. Agen hanya membantu proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi, sedangkan penentuan kelayakan akhir dilakukan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan tanpa biaya bagi calon penerima.

Program ini diharapkan menjadi fondasi sistem perlindungan sosial digital yang lebih transparan dan akuntabel. Melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat umum hingga institusi negara, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan bantuan sampai pada yang benar-benar membutuhkan. Proses ini juga menekankan prinsip keadilan, inklusi, dan keberlanjutan dalam penyaluran bantuan sosial di era digital.