Pemerintah Siapkan Peta Kompetensi Digital ASN Nasional

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menyelesaikan pemetaan kompetensi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat nasional melalui Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital. Dokumen ini menjadi acuan strategis bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kemampuan aparatur dengan tuntutan jabatan serta mempercepat proses digitalisasi pemerintahan. Pemetaan ini diperkuat oleh Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Nomor 48 Tahun 2026, yang menetapkan struktur kompetensi yang terukur dan terintegrasi.

Enam bidang kompetensi utama yang ditetapkan meliputi tata kelola teknologi digital, pengembangan produk dan layanan digital, keamanan informasi dan siber, infrastruktur digital, sains data serta kecerdasan buatan, dan komunikasi publik serta media digital. Setiap bidang dirancang untuk mencerminkan peran dan tanggung jawab nyata ASN dalam pelayanan publik dan pengelolaan digital. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan, rekrutmen, sertifikasi, hingga perencanaan karier ASN di seluruh instansi pemerintah.

Pemetaan ini disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta Peta Okupasi Nasional bidang digital dan keamanan siber. Kebijakan ini juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan pentingnya kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kinerja berbasis sistem merit. Menurut Kepala BPSDM Komdigi, keberadaan peta ini memungkinkan penilaian kompetensi yang lebih objektif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPSDM Komdigi terus mengembangkan program Digital Leadership Academy (DLA) sejak 2021, yang telah menjangkau 205 peserta dari berbagai instansi, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di lingkungan birokrasi. Pihaknya menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan asosiasi—dalam membangun ekosistem kepemimpinan digital yang berkelanjutan.

Tujuan akhir dari peta kompetensi ini adalah menciptakan ASN yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga mampu memimpin transformasi, menginisiasi inovasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara nyata. Digital Leader Summit 2026 menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi dan berbagi praktik terbaik dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.