Pemkab Kolaka Tuntaskan Finalisasi Raperbup Hukum Tata Kelola

Kendari, ıNarasikita - Proses harmonisasi rancangan peraturan bupati (Raperbup) mengenai tata kelola hukum di Kabupaten Kolaka telah menyelesaikan tahap akhir setelah melalui pembahasan intensif bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional, memastikan konsistensi dan kepastian hukum di tingkat lokal.

Kegiatan ini melibatkan tim teknis dari Pemkab Kolaka, Dinas Hukum, serta perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Sultra yang turut melakukan peninjauan mendalam terhadap substansi dan konsistensi norma dalam rancangan tersebut. Hasilnya, sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi telah direvisi, sementara aspek administrasi dan pelayanan publik diperkuat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Bidang Hukum Pemkab Kolaka menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis hukum. Ia menegaskan bahwa Raperbup yang telah disempurnakan siap diserahkan ke forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas lebih lanjut. Proses ini juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintahan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan selesainya harmonisasi, Pemkab Kolaka kini memasuki tahap finalisasi sebelum disahkan sebagai peraturan bupati. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.