Pemkab Kolaka Tuntaskan Harmonisasi Raperbup ADD dan PAD

Kendari, ıNarasikita - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melakukan serangkaian harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka terkait perubahan tata cara pengalokasian Dana Alokasi Desa (ADD) serta mekanisme bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Proses ini dilakukan sebagai upaya menyelaraskan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan akuntabilitas keuangan desa.

Kegiatan harmonisasi dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pihak terkait lainnya. Fokus utama pembahasan mencakup penyesuaian mekanisme penyaluran ADD berbasis kinerja desa, serta penataan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil harmonisasi ini menjadi dasar bagi Pemkab Kolaka untuk melanjutkan proses penyusunan peraturan final.

Kanwil Kemenkumham Sultra menegaskan bahwa harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keterbukaan. Penyempurnaan regulasi diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan teknis dalam pengelolaan dana desa serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Dengan selesainya tahap harmonisasi, Raperbup Kolaka tersebut siap diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kolaka untuk dibahas lebih lanjut. Proses ini menjadi langkah strategis menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait optimalisasi pengelolaan dana desa dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan daerah.