Pencabutan Izin Tambang Emas di Nabire Diserahkan ke PT Antam

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah pusat secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berdasarkan temuan pelanggaran lingkungan yang melibatkan perambahan hutan produksi. Keputusan ini diambil setelah tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan verifikasi lapangan dan menemukan bahwa perusahaan telah beroperasi di luar wilayah konsesi, termasuk merambah 105 hektare hutan produksi yang tidak termasuk dalam izin. Selain itu, perusahaan juga belum menyerahkan uang jaminan reklamasi dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi syarat wajib.

Seremoni pencabutan izin dilakukan pada 22 Oktober 2026 di lokasi pertambangan, dihadiri empat pejabat tinggi negara: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH. Jaksa Agung menegaskan bahwa operasi perusahaan tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan, baik dalam maupun di luar IUP yang diberikan. Pemerintah menekankan bahwa pencabutan izin merupakan tindakan tegas untuk melindungi kawasan hutan, meski aktivitas pertambangan tetap dilanjutkan melalui perusahaan negara.

Konsesi pertambangan emas yang sebelumnya dimiliki PT Kristalin Eka Lestari kini diserahkan kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam), perusahaan milik negara yang bergerak di sektor pertambangan strategis. Pemerintah menyatakan bahwa penyerahan konsesi ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan aktivitas tambang tetap berjalan secara terkendali dan sesuai aturan, sambil memperkuat pengawasan terhadap dampak lingkungan. Namun, kritik muncul dari aktivis lingkungan yang menilai ironi bahwa pencabutan izin atas alasan lingkungan justru berujung pada kelanjutan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan negara.

Aktivis dari lembaga advokasi Panah Papua, Sulfianto Alias, menyatakan bahwa meskipun izin dicabut, manfaat nyata bagi masyarakat lokal tetap minim. Ia menilai hanya segelintir kelompok—seperti pemilik tanah atau tokoh adat yang sering berinteraksi dengan pihak Jakarta—yang mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Sementara itu, firma hukum Haris Azhar Law Office, yang mewakili PT Kristalin Eka Lestari, membantah tuduhan pelanggaran dan menyatakan bahwa perusahaan telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sejak 2024, sebelum Satgas PKH dibentuk. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa izin tersebut belum tuntas dan tidak dapat menjadi dasar hukum operasional.

Dalam keputusan akhir, pemerintah mewajibkan PT Kristalin Eka Lestari untuk menyelesaikan tanggung jawab lingkungan, membayar royalti, serta menyelesaikan upah dan pesangon pekerja. Sementara itu, proses pengelolaan konsesi baru oleh PT Antam akan dilakukan dengan pengawasan ketat. Meski berbagai isu tentang distribusi keuntungan dan dampak lingkungan tetap menjadi perhatian publik, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian alam di wilayah rawan eksploitasi.