Pencabutan SK Ijazah Gibran Diserahkan ke PTUN, 2.394 Guru Sekolah Rakyat Dilantik

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyerahkan Surat Keputusan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sidang hari ini. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan status penyetaraan ijazah tersebut. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa proses pencabutan telah selesai dan diserahkan secara resmi dalam sidang PTUN sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan hukum.

Keputusan pencabutan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026, yang diteken oleh Tatang Muttaqin pada Senin (11/11). SK tersebut secara resmi mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan pada 6 Agustus 2019. Pencabutan ini menegaskan bahwa status ijazah Gibran sebagai hasil penyetaraan tidak lagi berlaku, sesuai dengan keputusan hukum yang mengikat.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 2.394 guru Sekolah Rakyat secara serentak di 174 titik lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di Sekolah Rakyat Terpadu 4 Jakarta. Pelantikan dilakukan dengan upacara yang diikuti secara langsung dan daring, menunjukkan keterlibatan nasional dalam program pendidikan inklusif. Mensos menekankan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen sakral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Ia menekankan bahwa peran guru Sekolah Rakyat bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang berintegritas tinggi. Para guru baru diminta menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kesetiaan terhadap amanah negara. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pendidikan inklusif dan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.